Kebun Bibit yang Siap Tanam

Kebun Bibit

Kegiatan

Ketika Bibit Semaian Tumbuh

Ketika bibit yang disemai mulai tumbuh. Dok

Photos

Mengisi Polibag

Mengisi Polibag. Doc

Photos

Pohon Lebah

Phon Lebah. Mering

Photos

Kerangka Pikiran dan Arah Program Lanting Borneo

Pegunungan Muler

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS MASYARAKAT YANG ADIL, LESTARI UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SUATU KEHARUSAN DIKAPUAS HULU

Gambaran Umum Urgensi Pengelolaan Sumber Daya Alam Kapuas Hulu.

Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu dari wilayah kabupaten di Propinsi Kalimantan Barat yang letak geografisnya berada di 0.5º LU - 1,4º LS-111.40º BT - 114.10º BT. Letak administrative Kabupaten Kapuas Hulu sebelah Utara berbatasan dengan Negara Malaysia (Serawak), sebelah barat dengan Kab. Sintang, sebelah timur dengan Propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah serta sebelah selatan berbatasan dengan Kab. Sintang dan Prop. Kalimantan Tengah.

Luas Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu 1.677.601 Hektar atau 20,33% dari luas total Propinsi Kalimantan Barat. Luas wilayah Kab. Kapuas Hulu terbagi kedalam wilayah administrative 23 Kecamatan dan 212 desa. Hingga tahun 2008 penduduk Kab. Kapuas Hulu berjumlah 225.892 jiwa yang terbagi laki-laki 114.866 jiwa dan perempuan 111.026 jiwa, sedangkan jumlah Kepala Keluarganya sebanyak 41.783 KK. Dengan membandingkan antara luas wilayah dengan jumlah penduduknya maka ditemukan kepadatan penduduk Kabupaten Kapuas Hulu 0,13 Jiwa/Ha, maka Kabupaten Kapuas Hulu dapat dikatagorikan sebagai wilayah yang sangat jarang penduduknya.

Kabupaten Kapuas Hulu telah ditetapkan sebagai salah satu Kabupaten Konservasi pada tahun 2003 melalui Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 144. Penetapan ini tidak bisa dilepaskan dari ± 56,21% total wilayah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan kawasan lindung, termasuk kawasan konservasi dengan rincian sebagai berikut:
1.Taman Nasional Betung Kerihun.......... 800.000 ha
2.Taman Nasional Danau Sentarum ....... 132.000 ha
3.Hutan Lindung...................................... 628.973 ha
4.Daerah Resapan Air.............................. 49.546 ha
5.Lahan Gambut...................................... 67.082 ha

Disamping itu, Kabupaten Kapuas Hulu merupakan hulu dari sungai terpanjang di Indonesia yakni Sungai Kapuas dengan tiga anak sungai yang mengairinya yakni sungai embaloh (+/- 168 Km), sungai bunut, sungai manday, sungai mendalam dan sungai sibau serta sungai silat (+/- 140 Km) .

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah baik yang berada didalam tanah berupa bahan tambang, diatas tanah berupa kayu didalam hutan tropis yang memiliki nilai sangat tinggi baik untuk kegiatan ekonomi maupun sebagai penjaga keseimbangan lingkungan hidup. Serta, hamparan tanah yang luas sangat cocok dikembangkan menjadi areal pertanian, perkebunan, peternakan dan usaha disektor agrarian yang lain. Masyarakat yang mendiami Kabupaten Kapuas Hulu hidupnya sangat tergantung pada tanah dan kekayaan alamnya. Ketergantungan tersebut bisa dilihat dari keseharian masyarakat dari kehidupan social, ekonomi sampai dengan relegusitas masyarakat yang termanivestasi dalam prosesi ritualnya, kesemuanya terkait langsung dengan alam. Bahkan, dinamika politik masyarakat yang bergerak dinamis dari waktu ke waktu di Kabupaten Kapuas Hulu tidak bisa dilepaskan dari soal tanah dan kekayaan alam.

Namun ironinya, potensi sumber daya alam yang melimpah tersebut tidak sebanding dengan taraf kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini bisa dilihat dari angka kemiskinannya, data PNPM tahun 2009 menyebutkan angka kemiskinan di Kab. Kapuas Hulu lebih dari 30 % dengan pendapatan perharinya kurang dari Rp. 25.000,- per – keluarga (rata – rata 5 jiwa). Serta, 30,91 % masyarakatnya hanya lulusan Sekolah Dasar, sedangkan yang sampai selesai di Perguruan Tinggi hanya sebanyak 0,24 %. Situasi ini menjadi gambaran bahwa potensi sumber daya alam yang ada hingga saat ini tidak dipergunakan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Persoalan yang mendasar dari realitas tersebut karena orientasi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam tidak meletakkan masyarakat sebagai actor utamnya, namun pemerintah menjadikan pemodal besar sebagai actor utamanya. Implementasi atas orientasi yang demikian dibuktikan dengan (Th. 2009) ijin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk Perkebunan Kelapa Sawit telah mencapai angka 358.500 Ha yang diberikan kepada 19 Perusahaan Perkebunan. Serta, kurang lebih 630.669 Ha diberikan kepada 5 Perusahaan HPH untuk mengambil kayu hutan dengan cara membabatnya. Jika dijumlahkan dari tanah yang diberikan kepada perusahaan luas totalnya mencapai 989.169 Ha, atau sebanding dengan 58,96 % dari total wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Kenyataan ini menambah ironi, karena akibat dari pemberian ijin kepada perusahan kayu dan kebun terjadi peralihan fungsi kawasan secara besar – besaran. Otomatis status Kabupaten Konsevasi yang disandang oleh Kabupetan Kapuas Hulu berubah menjadi kabupaten penyumbang terjadinya kerusakan lingkungan.

Dampak langsung yang dihadapi masyarakat adalah masyarakat yang turun - temurun setiap hari bergumul dengan alam, hidup dan penghidupan dari alam serta bertempat tinggal ditengah – tengah rimbunnya alam, tiba – tiba menjadi orang lain. Riuhnya nyanyian alam berganti dengan deru suara mesin pemotong kayu ditambah dengan bisingnya suara kendaraan. Makanan sehat yang disediakan oleh alam diganti dengan makanan - makanan instan. Sumber hidup bagi 2.500 KK penyadap pohon enau, 500 KK nelayan danau, 1.500 KK dari peramu madu alam dan 21.000 KK penoreh karet, tanpa diketahui tiba – tiba berpindah tangan bukan lagi milik masyarakat. Juga masyarakat harus terusir dari tempat tinggal yang sudah didiami turun – temurun sejak berates tahun yang lalu. Bahkan, masyarakat yang mencoba mempertahankan haknya harus rela mendekam dibalik jeruji penjara seperti kejadian yang menimpa 6 orang petani di Kecamatan Silat Hulu.

ARAH PROGRAM LANTING BORNEO DALAM KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS MASYARAKAT. 

Dengan kondisi tersebut, maka tawaran dalam pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dilakukan secara parsial baik hanya menyelematkan fungsi ekologisnya dengan mengabaikan manusia maupun hanya memperhatikan kepentingan masyarakat dengan mengorbankan fungsi ekologisnya. Oleh karenanya, Perlunya memperkuat implementasi konsep perluasan akses dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Konsep koperehensif dalam pengelolaan sumber daya alam yang berbasis masyarakat untuk menciptakan keadilan, kelestarian dan kesejahteraan masyarakat, gambarannya sebagai berikut:

1. Menempatkan sumber daya alam sebagai satu kesatuan ekosistem yang utuh baik ditinjau dari makhluk hidup yang ada maupun segi kepentingan terhadap potensinya serta fungsi alamiah yang terkandung didalamnya dapat berdiri secara sejajar dan saling berkesinambungan.
2. Menempatkan komunitas masyarakat yang memiliki hubungan secara langsung dengan sumber daya alamnya sebagai actor utama didalam satu kesatuan ekosistem. Karena, selama ini masyarakat tersebut sudah teruji mengatur, menjaga dan memperbaiki ekosistem sumber daya alam. Pembagian peran berdasarkan gender sebagaiman yang sudah terjadi sebelumnya lebih ditingkatkan khususnya peranan dari kaum perempuan.
3. Untuk menjamin pengelolaan yang baik dan dapat dikontrol secara bersama maka pengelola dilakukan secara bersama melalui kelembagaan masyarakat, baik kelembagaan formal yang sudah ada seperti memperkuat aparatus desa, maupun membangun kelembagaan berdasarkan kelompok potensial yang ada didesa seperti kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perempuan dan lain sebagainya.
4. Melakukan sistem rehabiliatasi terhadap potensi sumber daya alam yang sudah rusak dan mempertahankan potensi yang masih terjaga bagus melalui penataan pemanfaatnnya secara lebih detail yang terbagi kedalam sistem zonasi pemanfaatannya. Serta mengembangkan dan menjaga pengelolaan sumber daya alam secara adil sehingga menjamin terpenuhinya Hak Ekonomi Sosial dan Budaya sebagaimana yang diatur Konvensi Internasional Hak Asasi Manusia.
5. Mendokumentasikan, mengembangkan dan mentransformasikan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat yang adil, lestari dan untuk kesejahteraan masyarakat sehingga akan menjadi referensi utama dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat diadopsi kedalam konsep kebijakan pengelolaan dari tingkat desa, kabupaten sampai dengan Provinsi bahkan harapannya dapat diadopsi secara nasional.
6. Juga, menjadi sarana untuk menyadarkan masyarakat internasional untuk terlibat secara langsung dengan memberikan kontribusi terhadap masyarakat yang telah menyelamatkan potensi sumber daya alam yang ada yang telah terbukti berkontribusi bagi penyelamatan bumi dari ancaman perubahan iklim akibat efek rumah kaca melalui skema yang sudah diatur didalam REDD.
7. Pengelolaan dan pemanfaatan SDA berkelanjutan berbasis kearifan lokal  untuk meningkatkan kesejahteraan. masyarakat yang berada dalam dan sekitar kawasan hutan. 

Program SDA

Daftar Perusahaan di Kapuas Hulu

Perusahaan sawit salah satu yang paling banyak beroperasi di Kapuas Hulu. dok

PT. Papan Estetika :7,000
PT. Riau Agrotama Plantation : 18,000 (Salim)
PT. Anugerah Makmur Sejati : 15,000 (Smart)
PT. Berkah Sawit Abadi (Eks PD. Uncak Kapuas, PT. Malindo Sawit) : 18,600 (First Borneo International)
PT. Wahana Hamparan Hijau (Eks Mandra Sawit): 18,500 (First Borneo International)
PT. Borneo Internasional Anugerah: 18,500 (First Borneo International)
PT. Mitra Kapuas Agro : 14,000 (First Borneo International)
PT. Rimba Utara : 9,000 (akan di take over/dibeli)
PT. Kapuasindo Palm Industri : 14,000 (Smart)
PT. Borneo Estate Sejahtera : 10,000
PT. Khatulistiwa Agro Abadi : 14,000 (First Borneo International)
PT. Kapuas Bio Agro : 10,000 (First Borneo International)
PT. Persada Graha Mandiri: 18,000 (Smart)
PT. Primanusa Mitra Serasi (Eks. PT. Siontop Jati Lestari): 18,000 (Smart)
PT. Kartika Prima Cipta: 18,000 (Smart)
PT. Paramita Internusa Pratama: 18,000 (Smart)
PT. Buana Tunas Sejahtera : 12,000 (Smart)
PT. Sentra Karya Manunggal: 14,000 (Smart)
PT. Duta Nusa Lestari 13,500 (Smart)
PT. Arung Benua Nusantara 20,000
PT. Sawit Kapuas Kencana : 22,000 (Group Metro)
PT. Bumi Tani Jaya : 18,000 (Group Metro)
PT. Tri Putra Agro Persada: 18,000

Nama HPH di kapuas hulu

PT. BENUA INDAH 57,300.00
PT. BUMI RAYA UTAMA WOOD INDUSTRIES 110,500.00
PT. LANJAK DERAS JAYA RAYA 45,740.00
PT. TAWANG MERANTI 49,200.00
PT. BATASAN 49,150.00


Nama Perusahaan Bahan mendapat ijin eksporasi dan kp penyelidikan tambang di kapuas hulu

1.PT. Bumi Kalimantan (Batubara) 10,000
2.PT. Alam Sambas Sejahtera (Batubara) 10,000
3.CV. Rida Jaya (Batubara) 5,000
4.PT. Borneo Resource Utama(Batubara) 10,000
5.PT. Makmur Pratama Indonesia (Antimoni) 509.7
6.PT. Mandau Bara Wahana (Batubara) 10,000
7.PT. Tambang Bara Abadi (Batubara) 10,000
8.PT. Cahaya Indah Aditya (Emas) 2,700
9.CV. Sumber Segala Berkah(Batubara) 3,000
10.PT. Farioc Tri Utama (Batubara)2,850
11.CV. Muara Embau(Batubara) 4,500
12.PT. Millenium Coal Mining (Batubara) 9,150
13.PT. Cosmos Inti Persada(Timah Hitam) 140
14.PT. Borneo Coal Jaya(Batubara) 9,700
15.PT. Kalimantan Energy Bara(Batubara) 10,000
16.PT. Satoro Waya Perkasa(Batubara) 9,080
17.PT. Gamma Kalimantan(Batubara) 5,000
18.PT. Bangun Alam Indonesia Kita(Batubara) 10,000
19.PT. Borneo Mandiri Mineral(Emas) 4,694
20.CV. Sari Utama(Batubara) 2,000
21.PT. Kahala Mineral(Bijih Besi) 196
22.PT.Hexo Prima Utama(Batubara) 5,000
23.PT. Este Tambang Utama (Batubara) 9,650
24.PT. Kalibar Energy Resources (Batubara) 5,000
25.PT. Nusantara Energy Persada (Batubara) 5,000
26.PT. Adiemier Borneo Energy (Batubara) 9,787
27.PT. Putra Kalimantan Energy (Batubara) 5,000
28.PT. Cipta Kalimantan Energy (Batubara) 5,000
29.PT. Sarana Energy Resources (Batubara) 5,000
30.PT. Sampurna Energy Resources(Batubara) 10,000
31.PT. Kalimantan Jaya Energy (Batubara) 4,738
32.PT. Transcoal Energy Indonesia(Batubara) 10,000
33.PT. Aneka Sumber Lestari (Antimoni) 4,000
34.PT. Tambang Jaya Raya (Antimoni) 2,970
35.PT. Kilau Borneo(Timah Hitam) 522
36.PT. Pesanggrahan Inti Makmur (Laterit Fero Mangan) 4,976
37.PT. Petrojava Indonesia (Antimoni) 5,000
38.PT. Agung Sejahtera Indo Mineral(Antimoni) 4,940
39.PT. Persada Kapuas Utama (Batubara) 10,000
40.PT. Tebaung Minning(Batubara) 9,400
41.PT. Suruk Bara Perkasa(Batubara) 10,000
42.PT. Patikah Prima Coal(Batubara) 10,000
43.PT. Bara Inti Mineral (Batubara) 10,000
44.PT. Bumi Tilung Persada (Batubara) 10,000
45.PT. Nanga Bara Gemilang (Batubara) 10,000
46.PT. Matahari Gold Mining (Emas, Dmp) 10,000
47.PT. Putussibau Mineral Jaya (Antimoni) 10,000
48.PT. Borneo Lestari Coal (Batubara) 9,397
49.PT. Vari Prima Coal (Batubara) 5,980
50.PT. Sintang Jaya Coal (Batubara) 4,360
51.PT. Savvanah Jaya Coal (Batubara) 7,038
52.PT. Indo Multi Cipta (Emas, Dmp) 8,840
53.PT. Indo Multi Niaga (Emas, Dmp) 6,036
54.CV. Duta Prima (Batubara) 6,380
55.PT. Progress Sumber Metalindo (Cinabar) 1,000
56.PT. Alpha Inter Global (Batubara) 8,300
57.PT. Borneo Coal Resource (Batubara) 3,489
58.PT. Radiance Energy (Batubara) 10,000
59.PT. Karya Olindo Mandiri (Batubara) 4,700
60.PT. Mitra Energi Petronusa (Batubara) 5,000
61.PT. Borneo Tuah Energy (Batubara) 5,000
62.PT. Berkah Alam Sentarum (Batubara) 5,000

( hasil pengolaan data base lanting borneo)

Perusahaan Photos

Profil Lanting Borneo

                

Nama	LANTING BORNEO
Alamat	Kantor Utama: Jalan Lintas Utara Gang Melodi No. 3 Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat Kantor Perwakilan: Jalan Parit Pangeran Komplek Pondok Pangeran 3 Blok I No. 7, Pontianak Utara Kota Pontianak, Kalimantan Barat Email: lantingborneo@gmail.com
Contact Person	Yohanes Janting: +628125710741    Dominikus Uyub: +6281256699353
Latar Belakang Organisasi	Refleksi kritis atas situasi kekinian dan kecenderungan perubahan kebijakan pada aras nasional dan internasional, terutama kolaborasi modal dan kekuasaan jelas akan berimplikasi meminggirkan masyarakat lokal dari aksesnya terhadap pengelolaan sumber daya alam. Pembangunan yang hanya tergantung pada kekuatan modal, mengabaikan kekuatan masyarakat lokal dan dikelola oleh pemerintahan yang korup, terbukti telah menghancurkan nilai-nilai kearifan lokal dan kelestarian lingkungan. Bahwa keberdayaan sosial, politik, dan ekonomi masyarkat lokal serta kelestarian lingkungan yang berkeadilan sosial seharusnya menjadi tujuan utama dari setiap pembangunan yang dikelola oleh pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dan untuk menjawab tantangan ini, perlu dilakukan upaya yang sistematis dan terorganisir sehingga keberdayaan masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan dapat menjadi prioritas dari setiap upaya pembangunan. Berdasarkan refleksi kritis atas situasi tersebut di Kalimantan Barat, Lanting Borneo didirikan oleh beberapa pegiat sosial pada tahun 2008 sebagai upaya untuk mendorong percepatan perubahan khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu. Sebagai salah satu wilayah ekspansi industry ekstraktif, wilayah konservasi, wilayah konsentrasi masyarakat adat dan wilayah perbatasan di Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu mengalami kompleksitas masalah social dan lingkungan yang rumit. Lanting Borneo meyakini bahwa perubahan di Kabupaten Kapuas Hulu dapat mendorong proses perubahan di wilayah lain di Kalimantan Barat.
Tujuan	Lanting Borneo didirikan untuk mencapai Terwujudnya keberdayaan sosial, politik dan ekonomi masyarakat serta kelestarian lingkungan yang berkeadilan sosial di Wilayah Kalimantan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Lanting Borneo mengembangkan strategi kelembagaan dengan: 1.      Melakukan penguatan kapasitas kelompok masyarakat untuk mencapai keberdayaan sosial, politik dan ekonomi. 2.        Mengembangkan riset dan kampanye bagi kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan. 3.     Melakukan advokasi kebijakan dalam upaya mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berbasis kelestarian lingkungan dan keadilan sosial.
Status Legal	Status: Perhimpunan, dengan Akte Pendirian Nomor 98 Tanggal 25 Juli 2008, Kantor Notaris Eddy Pribadi S.H,
Struktur Organisasi	Struktur Lanting Borneo terdiri dari Badan Pendiri, Dewan Pengurus, Badan Pengawas dan Badan Pekerja (Eksekutif) serta Dewan Pakar yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus sesuai dengan kebutuhan pengembangan kelembagaan dan program.  Badan Pekerja dipimpin oleh Direktur yang dibantu oleh beberapa coordinator dan tim manajemen keuangan.
Program Strategis Organisasi: Lanting Borneo mengembangkan 3 pokok program strategis: Program Strategis Jenis Kegiatan Utama 1.      Program Penguatan Komunitas Pendidikan dan Pelatihan, Pengembangan Organisasi Komunitas, Penguatan Kelembagaan Adat, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat berbasis kearifan lokal 2.      Program Pemetaan Partisipatif & Database Pemetaan Partisipatif Skala Luas, Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif, Pusat Informasi Tata Ruang 3.      Program Advokasi Kebijakan & Kampanye Study Kebijakan, Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah, Legal Drafting, Dialog Kebijakan, Aliansi Strategis Multi Pihak.

 

Profile